Melihat Kasus Janda Pahlawan dari Sudut Pandang Lain

Baru saja saya melihat berita di televisi, 2 janda pahlawan melakukan aksi diam di depan istana negara. Mereka menuntut keadilan yang menurut mereka tidak mereka dapatkan. Namun benarkah keadilan tidak mereka dapatkan? Memang sih suami mereka adalah pahlawan, dan saya tidak memungkiri itu.
Perkara ini bermula dari rumah dinas yang mereka tempati sejak suami mereka masih aktif berdinas. Mereka sudah mengajukan permohonan untuk membeli rumah dinas tersebut sejak lama namun permohonan tersebut tidak pernah disetujui. Hingga akhirnya suami mereka meninggal dan istri pahlawan tersebut masih tidak mau meninggalkan rumah dinas tersebut. Bukankah mereka artinya menempati rumah yang bukan haknya?
Menurut saya, semua masalah ini tidak akan terjadi kalau PNS, Polisi, dan TNI sadar bahwa RUMAH DINAS hanya boleh ditinggali selama masih BERDINAS. Kalaupun ada peraturan yang mengizinkan rumah dinas dimiliki oleh pegawai, itu kembali kepada Departemen apakah diberikan izin atau tidak. Jika memang tidak diizinkan untuk memiliki ya harus legowo.
Sampai saat ini kebanyakan orang memandang negara adalah pihak yang salah karena bersikap tidak adil kepada kedua janda tersebut. Nah, saya akan bercerita tentang seorang PNS yang baru saja pengangkatan dan penempatan.
Pada tahun 2006 saya penempatan di Balikpapan bersama seorang teman. Ia sudah mempunyai istri dan anak. Sesampainya disana saya mencari kos, dan ia mencari kontrakan, karena tidak mungkin bagi dia untuk tinggal di kos bersama anak istri. Akhirnya ia mendapatkan kontrakan dengan harga 500 ribu perbulan, ia sengaja mencari yang bulanan agar lebih ringan. Ia sebenarnya sangat berharap bisa mendapatkan rumah dinas, namun sayang dari puluhan rumah dinas yang dimiliki kantor saya ada sekitar 10 rumah yang masih ditempati pensiunan. Bahkan ada beberapa rumah dinas yang ditempati oleh anak-anak pensiunan karena orang tuanya sudah meninggal. Nah, lebih tidak adil mana? Kawan saya lebih berhak atas rumah dinas tersebut karena ia masih berdinas. Namun akibat keserakahan para pensiunan mengakibatkan pegawai-pegawai baru yang gajinya masih belum terlalu besar harus mengeluarkan biaya untuk ngotrak rumah. Yang saya herankan, apakah sejak aktif berdinas para pensiunan tidak pernah berpikir untuk membeli rumah selain rumah dinas?
PNS baru yang baru saja pengangkatan tidak mendapatkan gaji sebesar pegawai yang sudah bekerja puluhan tahun. Gajinya yang hanya sekita 2 jutaan harus dikurangi biaya kontrak rumah 500 ribu, air dan listrik 1oo ribu, susu bayi 400 ribu per bulan, biaya makan 1 juta, tabungan, asuransi pendidikan. Kebanyakan pegawai yang masih muda sudah berpikir untuk membeli rumah sejak awal bekerja, jadi sudah tentu ia juga harus mengeluarkan biaya untuk angsuran rumah.
Andai saja ia bisa memperoleh rumah dinas, ia tidak harus mengeluarkan biaya untuk bayar kontrakan. So, apakah ini yang disebut adil?