Ketika Merak – Surabaya Terhubung Jalan Tol Trans Jawa

Sebagai mantan anggota bismania Jogja-Jakarta saya merasa kemacetan di pantura semakin parah. Pada tahun 2009, bis Rosalia Indah yang biasa saya tumpangi masih bisa sampai di Kreo, Ciledug jam 4 pagi. Namun sekarang jangan harap bisa sepagi itu, jam 6 pagi pun sudah Alhamdulillah.

Kemacetan parah hanya terjadi mulai dari Subang-Cikampek, begitu masuk tol lancar jaya. Itu sebabnya pembangunan tol Cikampek – Palimanan adalah solusi yang akan mengatasi masalah kemacetan di jalur pantura. Ketika jalur sepeda motor, bis, truk, dan mobil pribadi menjadi satu, mau jalan selebar apapun tetap saja kemacetan akan terjadi. Bagaimana tidak, motor jalan semaunya, bis bentar-bentar berhenti untuk naik turun penumpang, mobil pribadi parkir di bahu jalan, terus ada U-turn yang kadang menimbulkan kemacetan juga. Oleh sebab itu perlu dipisahkan, khusus mobil pribadi, truck, dan bis lewat jalan tol. Dengan begitu, jalan raya hanya akan berisi angkutan umum dan mobil pribadi dengan jarak tempuh relatif dekat dan sepeda motor.

Proyek Jalan Tol Trans Jawa

Seabad silam (1810-1825), pemerintah kolonial Hindia Belanda di bawah Gubernur Jenderal Daendles membuat Jalan Raya Pos atau De Groote Postweg sepanjang 1.000 kilometer yang menghubungkan Anyer (Banten) dan Panarukan (Situbondo). Ambisi itu diulang pemerintah dengan pencanangan Jalan Tol Trans Jawa sepanjang 897,7 kilometer.

Proyek Jalan Tol Trans Jawa senilai Rp 46,77 triliun menghubungkan Anyer hingga Banyuwangi. Proyek itu sebenarnya digagas sejak pertengahan 1990-an. Krisis ekonomi memaksa proyek tersebut kembali masuk laci pemerintah. Proposal muncul kembali pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, namun baru direalisasikan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selain meningkatkan aspek pelayanan publik, fungsi utama Jalan Tol Trans Jawa sebenarnya ditekankan pada upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah yakin, bila proyek ini selesai pada 2009, pertumbuhan ekonomi yang saat ini berkisar 6 persen akan tumbuh fantastis hingga mendekati double digit.

Jalan Tol Trans Jawa akan membentang di empat provinsi dan dibagi dalam 15 ruas tol. Proyek itu bakal menyatu dengan ruas-ruas tol yang telah beroperasi saat ini, yaitu Jakarta-Anyer, Tol Dalam Kota Jakarta, Jakarta Outer Ring Road, Jakarta-Cikampek, Cirebon-Kanci, Semarang Ring Road, dan Surabaya-Gempol.

Sesuai kebijakan pembangunan infrastruktur yang mengedepankan peran swasta dengan dukungan pemerintah (public-private partnerships), ruas-ruas tol itu ditenderkan terbuka kepada investor dalam dan luar negeri. Ruas-ruas itu, antara lain, ditawarkan dalam Infrastructure Summit I dan Infrastructure Summit II.

Keberhasilan BPJT memikat investor sehingga bersedia menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) tak lepas dari berbagai insentif yang diberikan pemerintah. Khususnya bantuan untuk menghadapi dua kendala utama bagi investor sektor infrastruktur, yaitu jaminan memperoleh kredit konstruksi dan pembebasan lahan.

Sejak krisis moneter, perbankan memang Alergi untuk mendanai proyek-proyek di sektor infrastruktur. Risiko kredit macet di sektor infrastruktur memang besar. Terutama faktor nilai pinjaman yang sangat banyak dan ketidakpastian pembebasan lahan yang berpotensi besar menjadi penyebab pelaksanaan pekerjaan menjadi molor. Bila pekerjaan molor, otomatis Arus kas Perusahaan juga jeblok.

Pemerintah langsung tanggap. Terobosan dilakukan pemerintah dengan menyediakan dana bergulir pembebasan lahan dari APBN. Dana bergulir Rp 400 miliar dalam APBN 2007 itu dikelola Badan Investasi Pemerintah (BIP) dan disalurkan ke BPJT guna pembebasan lahan di delapan ruas tol yang telah memiliki investor. Yaitu, ruas tol Cikampek-Palimanan, Kanci-Semarang, Semarang-Solo, dan Surabaya-Mojokerto. Berikutnya, Gempol-Pasuruan, Gempol-Pandaan, Cikarang-Tanjung Priok, dan Ring Road Bogor.

BPJT selanjutnya membagikan dana pembebasan lahan pada Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Unsurnya terdiri atas pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Panitia itu bertugas menegosiasi harga ganti rugi tanah di petak-petak yang telah ditetapkan. Bila lahan telah dibebaskan, investor akan mengganti uang yang dikeluarkan BPJT.

Jika proyek jalan tol trans jawa ini selesai, maka waktu tempuh perjalanan darat Jakarta-Surabaya akan semakin singkat, dan diharapkan kecepatan, kemudahan, dan efisiensi biaya akan meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia.

Apakah kemacetan pasti teratasi? Saya tidak yakin, untuk jangka pendek mungkin iya, namun untuk jangka panjang kemacetan seperti Jakarta bisa menular ke daerah lain meskipun jalan tol sudah dibangun.

Referensi :

http://indonesiaindonesia.com/f/12699-mencermati-jalan-tol-trans-jawa/